Mengapa PSBB Hanya di Pulau Jawa dan Pulau Bali?

Sumber: AntaraFoto

WartaDaerahBanten – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) resmi diberlakukan oleh pemerintah pusat mulai tanggal 11-25 Januari 2021 bagi semua provinsi yang berada di Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Menko Perekonomian sekaligus ketua komite pencegahan Covid-19, Airlangga Hartanto mengatakan, pemerintahan akan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa-Bali dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Lantas mengapa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hanya diberlakukan di Pulau Jawa dan Pulau Bali?

“Penerapan pembahasan secara terbatas dilakukan di Jawa-Bali karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan. Pemerintah mendorong pembatasan ini dilakukan pada 11 Januari-25 Januari dan akan terus dievaluasi”. Ujar Airlangga dalam konferensi video virtual di akun Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021).

Kriteria yang dimaksud antara lain meliputi provinsi dan kabupaten/kota dengan tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau 3%, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional atau 82%, tingkat kasus aktif di bawah rata-rata nasional 14%, serta tingkat keterisian rumah sakit, ICU, dan tempat isolasi di atas 70%.

“Diharapkan dari tanggal 11 Januari-25 Januari mobilitas di pulau Jawa dan Pulau Bali akan dimonitor secara ketat”, tegasnya.

Maka dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa-Bali, pemerintah mengeluarkan aturan pembatasan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan PP 21 Tahun 2020 yaitu:

  1. Membatasi Work From Office (WFO). WFO hanya menjadi 25% dan Work From Home (WFH) menjadi 75%.
  2. Kegiatan belajar mengajar Online.
  3. Sektor esensial kebutuhan pokok akan tetap beroperasi 100% dengan catatan jam operasional dengan protokol kesehatan ketat.
  4. Dilakukan pembatasan jam buka pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00 WIB. Untuk restoran 25% dan pemesanan makanan harus take away dan delivery bisa tetap diizinkan.
  5. Konstruksi masih tetap berjalan 100% dengan protokol kesehatan ketat dan rumah ibadah dibatasi 50%.
  6. Fasilitas umum ditutup sementara dan moda transportasi diatur lebih jauh.

Sementara itu, menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap masyarakat mengikuti pengetatan mobilitas tersebut dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

“Tolong kita bantu tenaga kesehatan, lindungi mereka, jaga mereka dengan mengurangi mobilitas dalam dua minggu ini. sudah cukup 500 orang yang wafat, jangan lebih banyak lagi”, ujarnya. [dey]