Pembangunan Anggaran Desa Tembus Rp 415.801 Miliar

Lebak, Banten- Pembangunan anggaran desa di Kabupaten Lebak, Banten pada 2019 menembus  Rp415.801 miliar melalui bantuan dana desa (DD) Rp286.755 miliar, alokasi dana desa (ADD) Rp119.426 miliar dan dana bagi hasil (DBH) Rp9.619 miliar.
     
“Kami yakin pembangunan desa itu dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Lebak Firman  Arif dihubungi di Lebak, Rabu.
     
Pengalokasian pembangunan desa itu difokuskan pada infrastruktur dan peningkatan ekonomi guna mendukung  kesejahteraan masyarakat desa.
     
Kebijakan pemerintah daerah tahun 2019 mengembangkan sektor pariwisata,sehingga perlu didukung infrastuktur.
     
Apabila, infrastuktur desa itu baik maka akan banyak pengunjung mendatangi objek wisata desa.
     
“Kami memperbolehkan dana desa digunakan untuk mendukung sektor pariwisata,” katanya.
     
Menurut dia, pembangunan  infrastuktur desa antara lain jalan,jembatan, sanitasi MCK, Poskesdes, PAUD, drainase, tanggul penahan longsor,penerangan listrik.
     
Pembangunan infrastuktur desa itu sangat dirasakan masyarakat, terutama akses memasarkan aneka produksi pertanian, perkebunan juga kerajinan ke luar daerah dengan biaya angkutan relatif murah dan terjangkau.
     
Selain itu juga peningkatan ekonomi desa dengan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), karang taruna dan PKK.
     
Pengembangan ekonomi tersebut nantinya dikelola oleh BUMDes desa setempat.
     
“Kami berharap tingkatkan pendapatan ekonomi masyarakat meningkat jika ditunjang infrastuktur dan peningkatan ekonomi itu,” katanya.
     
Ia juga mengapresiasi pembangunan infrastuktur hingga kini tidak ditemukan penyelewengan anggaran.
     
Pengawasan dana desa begitu ketat dan melibatkan semua pihak,termasuk aparat hukum, inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga masyarakat.
     
Pembangunan desa  di 340 desa di 28 kecamatan dan mereka masing-masing menerima bantuan bervariasi antara Rp1,2 miliar sampai Rp2 miliar. 
     
“Dana desa itu tentu dapat mengeleminasi kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya. (Ant)